PANARAGAN, Tubaba, Benualampung.com – Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ir. Novriwan Jaya, S.P., mengikuti Rapat Persiapan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Kerja Bupati, Selasa (07/07/2026). Rapat ini menjadi ajang konsolidasi penting bagi para kepala daerah menjelang pelaksanaan diklat intensif yang memadukan wawasan kebangsaan dan studi banding tata kelola kota tingkat internasional.
Program KPPD Angkatan III yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 28 Juli 2026 ini merupakan implementasi nyata dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, dan Yayasan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC). Pelaksanaan teknisnya dimandatkan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.
Dalam pemaparannya, panitia penyelenggara menegaskan bahwa KPPD tahun ini bertujuan melahirkan pimpinan daerah yang visioner, adaptif, inovatif, serta memiliki karakter kebangsaan yang kokoh dalam menghadapi dinamika global melalui cara pandang yang komprehensif dan holistik.
Sebagai tindak lanjut dari orientasi kepala daerah yang sebelumnya pernah digelar di Magelang dan IPDN, para peserta Angkatan III kali ini akan digembleng langsung di Lemhannas RI pada fase awal. Menariknya, program ini juga mencakup pembelajaran eksekutif (policy learning) selama enam hari di Singapura pada 19–25 Juli 2026.
“Kepala daerah disekolahkan di Lemhannas agar ketika berada di Singapura dan menerima materi geopolitik global, jiwa kenegaraan dan nasionalisme kita tetap kokoh sebagai bangsa Indonesia,” ujar perwakilan penyelenggara dalam rapat tersebut. Di Singapura, para bupati dan walikota akan melihat langsung bagaimana ketangguhan negara, ketahanan nasional, serta geostrategi berbasis dinamika aktual dibangun, sekaligus menjadikannya sebagai komparasi untuk meningkatkan pembangunan daerah.
Output utama dari keikutsertaan dalam KPPD ini adalah penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Kepala Daerah berdurasi tiga tahun hingga 2029. Renaksi ini difokuskan pada tiga tema strategis yang telah disetujui pimpinan Kemendagri, yaitu Inovasi Pelayanan Publik, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Smart City.
Untuk mendukung hal tersebut, Kepala Bappeda Tubaba beserta tim teknis akan dilibatkan secara aktif. Sebelum bertolak ke Singapura, bahan materi Renaksi ditargetkan rampung minimal 80% melalui serangkaian Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) pada 16 Juli serta dua kali sesi coaching pada 20 dan 23 Juli 2026.
Sekembalinya dari Singapura, materi akan disempurnakan 100% dan dipresentasikan langsung di hadapan tim Dirjen Kemendagri serta Menteri Dalam Negeri pada sesi penutupan, Selasa (28/07/2026).
Metode yang ditekankan dalam menyusun rencana aksi ini bukanlah adopsi mentah-mentah, melainkan adaptasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan riil masyarakat Tubaba.
Pihak panitia juga menerapkan tata tertib yang sangat ketat selama penyelenggaraan. Salah satu poin krusial yang ditegaskan adalah larangan keras bagi kepala daerah untuk membawa istri, ajudan, ataupun pendamping ke Singapura. Penegasan ini berkaca pada evaluasi angkatan sebelumnya demi menjaga regulasi internal kampus tempat belajar di Singapura dan menghindari teguran diplomatik bagi Pemerintah Indonesia.
Sebagai gantinya, seluruh kebutuhan logistik dan pendampingan peserta selama di luar negeri akan difasilitasi penuh oleh tim gabungan yang terdiri dari enam orang perwakilan BPSDM Kemendagri, Lemhannas, dan PYC.
Adapun seluruh biaya pelatihan, akomodasi, konsumsi, hingga transportasi domestik dan internasional sepenuhnya ditanggung oleh pihak sponsor dan penyelenggara. Pemerintah daerah hanya diminta menyiapkan uang harian peserta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(ADV)
