Bandar Lampung, Benualampung.com – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong generasi muda untuk meningkatkan literasi keuangan sebagai bekal penting dalam mengambil keputusan ekonomi, mengembangkan usaha, hingga memanfaatkan peluang investasi secara aman dan produktif.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Lampung Financial Festival 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Sabtu (05/09/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut berlangsung selama dua hari, pada tanggal 5–6 September 2026, dengan rangkaian kegiatan edukasi dan diskusi, pameran serta booth, dan hiburan.
Gubernur Rahmat Mirzani mengatakan, keuangan bukan hanya menjadi urusan sektor perbankan maupun regulator, tetapi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hampir seluruh aktivitas kehidupan masyarakat.
“Keuangan ini adalah salah satu sektor yang sangat penting dalam sendi-sendi kehidupan kita,” ujar Gubernur.
Menurutnya, berbagai aktivitas masyarakat mulai dari mengatur pengeluaran rumah tangga, pembiayaan sektor pertanian, pengembangan UMKM, investasi, hingga pengelolaan keuangan pemerintah semuanya berkaitan erat dengan sektor keuangan.
Ia menilai, pemahaman tersebut menjadi semakin penting bagi generasi Z dan Post-Gen Z yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital.
Gubernur menyebutkan, Gen Z di Lampung mencapai sekitar 24,7 persen atau hampir 2,3 juta jiwa, sementara Post-Gen Z mencapai 20,67 persen. Besarnya proporsi generasi muda tersebut merupakan bagian dari bonus demografi sekaligus potensi besar untuk memperkuat perekonomian Lampung.
“Generasi muda inilah, Gen Z dan Post-Gen Z, yang akan kita ciptakan untuk menjadi kekuatan ekonomi Provinsi Lampung ke depan. Syaratnya, generasi mudanya harus produktif, memiliki keterampilan, mampu menciptakan usaha, dan mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat,” katanya.
Karena itu, Gubernur menekankan bahwa kemampuan mengambil keputusan keuangan secara tepat merupakan keterampilan yang wajib dimiliki generasi muda.
Gubernur menjelaskan, berdasarkan data yang disampaikannya, indeks inklusi keuangan di Lampung telah mencapai 90,94 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada di kisaran 72 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah semakin luas, namun harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara tepat, aman, dan produktif.
“Jadi akses masyarakat mendapatkan layanan keuangan itu jauh lebih mudah dibandingkan pengetahuan mereka dalam menggunakan literasi keuangan. Maka kesenjangan inilah yang penting,” jelasnya.
Perkembangan transaksi digital di Lampung juga menunjukkan besarnya potensi ekonomi digital. Gubernur menyebut jumlah merchant QRIS di Lampung telah mencapai sekitar 889 ribu, dengan transaksi mencapai 22,4 juta kali dan nilai transaksi sekitar Rp1,87 triliun.
Menurutnya, perkembangan tersebut harus diarahkan tidak hanya agar generasi muda menjadi pengguna layanan digital, tetapi juga mampu menjadi pelaku ekonomi yang menciptakan nilai melalui ekosistem digital.
“Kita ingin ke depan QRIS-QRIS ini dimiliki oleh generasi muda kita, bukan hanya bayar QRIS, tapi orang yang masuk QRIS,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan potensi ekonomi Lampung yang menurutnya menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Lampung memiliki beragam komoditas unggulan, antara lain padi, jagung, singkong, nanas, pisang, lada, tebu, kopi, karet, kelapa, kakao, dan kelapa sawit. Selain itu, Lampung juga memiliki potensi besar pada sektor peternakan dan perikanan.
Gubernur menyebut Lampung merupakan daerah yang kaya akan sumber bahan pangan. Dengan jumlah penduduk sekitar 9,8 juta jiwa, produksi pangan Lampung tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat daerah, tetapi juga memasok kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
“Artinya, masyarakat Lampung, petani Lampung, selain memberi makan untuk diri sendiri dan keluarga sendiri, juga memberi makan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia,” katanya.
Potensi tersebut, ditambah dengan besarnya jumlah penduduk usia muda, menjadi modal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung.
Gubernur juga menyampaikan bahwa ekonomi Lampung saat ini tumbuh 5,29 persen dan menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera.
“Komoditas unggulan, bonus demografi, akses, dan literasi keuangan ketika itu semua kita gabungkan, maka kita bukan hanya menjadikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pelaku-pelaku ekonomi Lampung yang unggul dan berdaya saing,” tegasnya.
Melalui Lampung Financial Festival 2026, Pemerintah Provinsi Lampung berharap peningkatan literasi keuangan dapat berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi digital, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara aman, bijak, dan produktif.
“Semoga Lampung Financial Festival ini akan meningkatkan literasi keuangan anak-anak muda di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.
Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat memperluas wawasan, memperkuat kolaborasi, serta membentuk generasi muda Lampung yang melek literasi keuangan dan mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan peluang ekonomi.
“Semoga apa yang adik-adik dapatkan hari ini bisa menjadi modal ke depan untuk mengarungi hidup dan ikut mewujudkan Lampung maju menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Farid Azhar Nasution mengatakan, Lampung Financial Festival merupakan bagian dari upaya untuk membumikan literasi dan inklusi keuangan agar semakin dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan serupa yang sebelumnya telah dilaksanakan di Yogyakarta melalui Yogyakarta Financial Festival pada Mei 2026.
“Lampung Financial Festival bukan kegiatan yang berdiri sendiri. Semangat yang sama telah hadir di Yogyakarta dan kini kita membawanya ke Lampung. Tujuannya sederhana: membumikan literasi dan inklusi keuangan dari satu provinsi ke provinsi lain, dari kampus, sekolah, desa, hingga pesantren,” ujarnya.
Farid menyampaikan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, indeks inklusi keuangan Lampung berada pada 90,9 persen, sementara literasi keuangan mencapai 72,3 persen.
Ia menilai tingginya akses terhadap layanan keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat.
“Ketika masyarakat paham, merasa aman, dan percaya, mereka akan lebih yakin untuk menggunakan layanan keuangan formal secara berkelanjutan dan lebih optimal,” katanya.
Farid juga mengingatkan generasi muda agar mewaspadai berbagai jebakan keuangan di era digital, mulai dari pinjaman online ilegal, judi online, investasi ilegal, hingga perilaku belanja impulsif yang dipengaruhi tren dan algoritma digital.
Ia menitipkan tiga kebiasaan sederhana kepada generasi muda, yakni menyisihkan uang, bukan menunggu ada sisa; berbelanja sesuai kebutuhan, bukan sekadar keinginan; serta membangun “tabungan” yang tidak berwujud berupa karakter, ilmu, dan relasi.
“Jangan biarkan teknologi mengendalikan keputusan keuangan kita. Kita harus tetap pegang kendali,” tegasnya.
Rektor Universitas Lampung (Unila) Lusmeilia Afriani dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi pelaksanaan Lampung Financial Festival 2026 yang dinilai memberikan ruang edukasi penting bagi mahasiswa dan masyarakat.
Ia mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61 persen, sedangkan indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan.
“Literasi bukan kemampuan menghafal nama produk, melainkan kemampuan untuk berhenti sejenak, menghitung, memeriksa, dan berani mengatakan tidak ketika risikonya tidak kita pahami,” ujar Lusmeilia.
Ia mengingatkan generasi muda untuk berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan dan tawaran keuangan yang semakin berkembang di ruang digital.
Lusmeilia juga mendorong agar literasi keuangan diwujudkan melalui pembelajaran berbasis keputusan nyata, penguatan jalur perlindungan masyarakat, serta perluasan edukasi melalui riset, KKN, dan pengabdian kepada masyarakat.
Menurutnya, kampus, pemerintah daerah, OJK, LPS, Bank Indonesia, perbankan, dan media memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang cakap, terlindungi, dan mampu memanfaatkan layanan keuangan secara produktif.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan juga mengatakan, kemajuan teknologi dan sektor jasa keuangan telah membuka peluang ekonomi yang sangat besar, khususnya bagi generasi muda.
Dengan kepemilikan telepon genggam dan akses internet, generasi muda kini dapat mengakses berbagai peluang, mulai dari perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, hingga layanan keuangan.
Namun, menurutnya, kemudahan tersebut juga membawa risiko yang harus diantisipasi.
“Jangan sampai adik-adik mahasiswa dan pelajar yang mulai bermain gadget dan masuk ke industri keuangan justru terjebak dan menyusahkan diri, mengganggu masa depan, dan menyusahkan orang tua,” katanya.
Ia mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai investasi bodong, pinjaman online ilegal, serta berbagai bentuk utang yang dapat mengganggu kondisi keuangan dan masa depan generasi muda.
Sementara itu, dalam sesi 1on1 Session, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa persoalan pangan memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar persoalan makanan di atas meja.
Menurutnya, pangan berkaitan erat dengan kesejahteraan petani, daya saing bangsa, kemiskinan, kesehatan, pendidikan hingga kedaulatan negara.
“Pangan, makan itu bukan hanya sekadar nasi di piring ada lauknya. Makan itu akan melihat peradaban suatu negara,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia mencontohkan ketergantungan Indonesia terhadap impor beras pada 2024 yang mencapai sekitar 4,5 juta ton. Menurutnya, ketergantungan terhadap impor berdampak terhadap kesejahteraan petani karena manfaat ekonomi justru dinikmati petani dari negara pemasok.
Zulkifli membandingkan biaya produksi beras di Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya meningkatkan produktivitas, kualitas varietas, manajemen pertanian, serta efisiensi produksi agar Indonesia mampu bersaing.
Ia mengapresiasi capaian Indonesia yang pada 2025 tidak lagi melakukan impor beras untuk kebutuhan tertentu sebagaimana sebelumnya, yang menurutnya turut berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Alhamdulillah 2025 kita enggak impor beras lagi. Boleh tepuk tangan ini untuk Indonesia,” katanya.
Zulkifli juga menyoroti kondisi nelayan yang masih membutuhkan perhatian. Menurutnya, berbagai kebijakan seperti pembangunan kampung nelayan, penyediaan pabrik es, cold storage, SPBN dan balai lelang diperlukan agar nelayan tidak berada dalam posisi lemah ketika menjual hasil tangkapannya.
Ia menekankan, keberhasilan pembangunan sektor pangan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, perguruan tinggi dan mahasiswa.
Dalam sesi yang sama, Zulkifli Hasan mendorong generasi muda Lampung melihat sektor pangan sebagai salah satu peluang ekonomi yang sangat besar.
Menurutnya, kekayaan komoditas Lampung harus dikembangkan melalui hilirisasi sehingga menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Ia mencontohkan kopi Lampung yang selama ini banyak dijual dalam bentuk komoditas, padahal dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi.
“Jadi kopi itu ada hilirisasinya. Ya, diolah jadi macam-macam. Itulah tugasnya anak-anak muda, Gen Z,” ujarnya.
Hal yang sama berlaku pada pisang dan singkong. Pisang dapat diolah menjadi roti, kue dan berbagai produk turunan. Sementara singkong juga dapat diolah menjadi etanol, tepung, gula dan produk lainnya.
Menurut Zulkifli, generasi muda memiliki peluang besar untuk mengembangkan bisnis pangan karena memiliki akses teknologi dan pasar yang jauh lebih mudah dibandingkan generasi sebelumnya.
Ia mendorong mahasiswa agar tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja setelah menyelesaikan pendidikan, tetapi juga mulai membangun usaha sejak usia muda.
“Jangan kuliah nanti empat tahun selesai, melanjutkan S2 dua tahun, umur sudah 26 tahun. Habis itu mencari lamaran kerja, tiga tahun belum diterima. Umur 30 menikah. Kamu harus ada wawasan usahanya,” katanya.
Ia mencontohkan mahasiswa yang telah mampu membangun usaha secara daring sembari menjalani pendidikan.
Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini membuat generasi muda memiliki kesempatan untuk menjadi pengusaha tanpa harus menunggu menyelesaikan pendidikan.
“Kalau kamu sudah umur 19 tahun, bahkan dari SMA sudah bisa dimulai. Jadi Gen Z memang harus punya critical thinking dan problem solving,” tegasnya.
Ia berpesan agar generasi muda tidak mudah menyerah pada keadaan, tetapi terus belajar, bekerja keras dan berani menciptakan peluang.
“Kamu bisa. Kalian ini bisa semua, asal mau. Mau usaha, mau kerja keras, mau belajar,” pungkasnya.
(Yuhari)
