Tubaba, Benualampung.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Atas 3 (Tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan 8 (Delapan) Raperda Eksekutif Tahun 2026 Dan Paripurna Internal Penetapan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik Dan Tata Beracara, Hari Senin (09/11/2026).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Busroni, S.H., didampingi Wakil Ketua I Ponco Nugroho, S.T.dan Wakil Ketua II S. Joko Kuncoro, S.I.Kom.
Turut hadir ,Bupati Tulang Bawang Barat,Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Forkopimda, Kepala OPD, dan Camat se-Tubaba.
Sebanyak 11 Raperda yang disepakati terdiri 3 (Tiga) Raperda Inisiatif DPRD, 8 (Delapan) Raperda usulan eksekutif
Tiga Raperda inisiatif DPRD mencakup Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Seksual; Pelestarian Budaya Lampung dan Bahasa Daerah di Lembaga Publik; serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Pembudi Daya Ikan.
Delapan Raperda usulan eksekutif meliputi:
1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh.
3. Perangkat Tiyuh. Badan Permusyawaratan Tiyuh.
4. Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
5. Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
8. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Ir.Novriwan Jaya menyampaikan bahwa persetujuan bersama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. la mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Pansus, serta tim pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan. Ucapnya
Menurutnya, kesebelas Raperda tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perlindungan lingkungan, tata kelola pemerintahan tiyuh, pendapatan dan aset daerah, hingga pendidikan keagamaan, pelestarian budaya, serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Ujarnya
Bupati juga menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyusunan aturan pelaksana, sosialisasi kepada masyarakat, dan kesiapan teknis pelaksanaan.
Melalui kesepakatan eksekutif dan legislatif ini, Pemkab Tubaba berharap 11 Raperda tersebut dapat menjadi landasan regulasi yang memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan. Tuturnya
(Yuhari)
