Tulang Bawang Barat Lampung, benualampung.com ~ BLKK (balai latihan kerja komunitas) di Tulang Bawang Barat ada 8 pondok pesantren yang 7 sudah di resmikan dan 1 sedang di ajukan. Adapun 8 pondok tersebut adalah pondok pesantren Al-purqon, Darurrohman, Darus Sholihin , Nurul Qur’an, Al – Mujaddid, Hidayatul Mubtadin, Pondok pesantren Darul Mu’awanah dan Bahrul Ulum.(7/8/23)
Dari 8 pondok tersebut salah satunya memberikan keterangan, H Nurkolis Majid, S.ip..MM pemilik pondok Nurul Qur’an saat dikonfirmasi menerangkan pondoknya hanya menerima dua kali dan yang terakhir tidak.”dua kali pelatihannya, untuk yang ketiga karena dibalikin karena siswanya kurang kita pulangin semua. Kalau mau diurus masih bisa jika masih ada programnya, program itu 3 tahun tapi kami hanya dua kali pelatihan(karena yang terakhir di kembalikan.”ujarnya.
Lanjutnya, “Dana itu dari pusat, Jadi gini Ponpes mengusulkan ke Kementrian Dinaskertran dulu setiap kegiatan seperti untuk makan, minum dan lain sebagainya, saat kami dapat itu 50 juta sekarang berkurang jadi 38 juta dan itu sudah lama kurang lebih satu setengah tahun yang lalu habis itu tidak dapat lagi 50juta itu untuk satu bulan pelatihan.”jelasnya.
Nurkholis juga menerangkan anggaran tahun pertama di terima satu milyar, “Anggarannya 1M semuanya, itu 500 juta untuk pembangunan gedung dengan tulisan didepan gedung kementerian tenaga kerja, terus 300 juta itu untuk pengadaannya komputer itu kita terima beres 200juta dan untuk mobeler.”pungkasnya.
Nurkholis juga menjelaskan bahwa pengawasan hanya dari pusat, dan dia juga menyangkal bahwa dari dinas Disnakertrans Tubaba kunjungannya diterima oleh orang pondoknya jadi berbeda penjelasan dari Disnakertrans Tubaba. “Pengawas ada dari pusat ketat itu kira-kira spek tidak sesuai dijebol, bongkar.” Jelasnya mengakhiri.
Saat di konfirmasi Disnakertrans kabupaten Tubaba hanya monitoring karena BLKK itu langsung turun dari kementrian tenaga kerja langsung ke rekening pondok masing-masing penerima, prosedurnya pondok mengajukan proposal secara online kementerian dan dinas yang memberikan rekomendasi. Disetuji atau tidaknya proposal tersebut kewenangannya dikementerian dan berapa nominalnya hanya pondok tersebut yang tahu dan langsung diberikan ke BLKK pondok masing-masing.
Yang monitoring itu langsung dari kementerian dan kabupaten, dan dinaskertran Tubaba belum pernah monitor sebelumnya dan baru kali ini diadakan monitoring semenjak BLKK berjalan, baru 6 pondok yang sudah di kunjungi dan 2 belum.
Hasil monitoring Disnakertrans Tubaba adalah Al – Mujaddid sudah selesai dapat bantuan tahun pertama, jika sedah selesai di kerjakan tahun pertama sesuai proposal maka tahun kedua mereka diberikan lagi bantuan. Setelah tahun kedu selesai maka akan diberikan lagi tahun ketiga, setelah selesai tahun ketiga bantuan di stop supaya mereka bisa punya usaha sendiri mandiri.
Program sudah berjalan tiga tahun ini sampai tahun 2023 ini hasilnya sudah terlihat, “kami sudah mengunjungi 6 tempat dan yang menjadi ganjalan kami saat kami monitoring kepondok pesantren Hidayatullah Nustadin daya murni pengurus tidak ada, gedungnya pun tidak ada sama sekali, para santri ada dengan rutinitas mereka tetapi tidak ada yang pelatihan BLKK atau mungkin sudah selesai”
Selanjutnya, ” kami lanjut ke pondok Nurul Qur’an saya dan sekretaris monitoring sebelumnya kami sudah telpon pak Nurkholis sebagai peniliknya tidak ada respon mungkin beliau repot jadi kami telpon itu tidak di tanggapi sehingga kami pulang dengan tangan kosong (tidak dapat data/red) kami hanya lihat gedung dari luar kami tidak mungkin masuk tanpa izin pemilik tempat.” Keluhnya.
Dari dua penjelasan narasumber ada yang tidak singkron bahwa Nurkholis sebagai pemilik pondok mengatakan pengawasan hanya dari pusat sedangkan dari Disnakertrans Tubaba mengatakan pengawasan dari pusat dan kabupaten, bahkan Disnakertrans Tubaba sudah diminta Disnakertrans provinsi terkait laporan pengawasan ke pondok penerima bantuan.
(Jay)
